 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
    |
|
AGRESI ARMENIA TERHADAP AZERBAIJAN Konflik antara Armenia dan Azerbaijan Fakta dan Perkembangan Status kenegaraan Azerbaijan sekarang ini berakar dari kerajaan Albania Kaukasus. Daerah yang sekarang dikenal dengan Nagorno-Karabakh (Pegunungan Karabakh) adalah bagian dari kerajaan tersebut sejak pembentukannya. Menurut sumber-sumber kuno terdapat 26 kelompok suku di Albania, dimana komposisi etniknya adalah Kaukasus autochthonous dan Turki. Albania dengan gereja autocephalousnya memiliki budaya yang kaya dan unik, dimana alfabet yang digunakan terdiri dari 52 huruf. Pada tahun 313 SM., Kristen dikukuhkan sebagai agama negara di Albania. Situasi yang bergejolak tersebut tidak bisa menjaga kemerdekaannya dalam waktu yang lama. Pada tahun 705 SM., kerajaan tersebut secara keseluruhan menjadi bagian kepemimpinan Arab. Setelah itu, pemimpin Arab bekerjasama dengan Armenia melawan Byzantium yang bertujuan menghilangkan hubungan erat antara Albania dan Byzantium dengan menaklukkan gereja Albania terhadap gereja Grigoria Armenia. Sepanjang masa-masa pertengahan, Karabakh selalu menjadi bagian pembentukan negara yang eksis di wilayah Azerbaijan yang dipimpin oleh Dinasit Muslim Turki dan didiami orang yang berbahasa Turki. Abad ke 18 ditandai dengan pendirian Karabakh Khanate, yang pimpin oleh dinasti Turki (Azerbaijan) Djavanshir. Ini merupakan Khanate yang pimpin oleh dinasti bangsawan Azerbaijan yang turun temurun, yang dukasai oleh etnik Azerbaijan. Kekuasaan Kerajaan Rusia jatuh pada Khanate setelah penandatanganan perjanjian Kurakchay (1805) antara Khan Karabakh dan kerajaan Rusia. Setelah pengambilalihan menyeluruh wilayah Kaukasus, kerajaan Rusia menerapkan kebijakan divide et impera melalui sarana yang berbeda dengan alasan untuk mendirikan dan memperkuat semua kontrolnya. Hal ini dibuktikan dengan perubahan situasi demografi di wilayah tersebut dengan perpindahan masif rakyat Armenia ke Karabakh dari Persia dan kerajaan Usmani. Setelah perang Rusia-Iran (1806-1813, 1826-1828) dan Rusia-Usmani (1828-1829) komposisi etnik wilayah tersebut mengalami banyak sekali perubahan. Hanya dalam kurun 1828-1830 lebih dari 40 ribu rakyat Armenia dari Persia dan 84.600 dari kerajaan Usmani menetap di Azerbaijan. Pada tahun 1828, atas perintah kerajaan Rusia, Oblast Armenia dibentuk di wilayah yang dihuni Khanate Azerbaijan (Irevan dan Nakhchivan). Tujuannya adalah untuk menciptakan daerah penyangga di belakang wilayah kerajaan Usmani dan untuk membagi kelompok yang berbahasa Turki menjadi beberapa bagian yang terpisah. Pembasmian gereja Albania oleh Czar Rusia pada pada tahun 1836 berakibat pada berakhirnya Grigorianisasi (Armeniaisasi) rakyat Albania. 1918 28 Mei- Pendeklarasian kemerdekaan Republik Demokrat Ajerbaijan (ADR). Pada hari yang sama kemerdekaan Republik Armenia dideklarasikan. 29 Mei- Pemerintahan ADR menyerahkan kota Irevan (sekarang Yerevan, 30% penduduknya berasal dari etnik yang berbeda, termasuk Armenia, sementara 70% nya adalah berasal dari Azerbaijan) kepada pemerintahan Republik Armenia, yang telah mendeklarasikan kemerdekaannya, tetapi tidak memiliki pusat pemerintahan. 4 Juni- Perjanjian Damai Batum antara kerajaan Usmani dan tiga republik Kaukasus Selatan (Armenia, Azerbaijan dan Georgia). Kerajaan Usmani adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan republik Kaukasus Selatan. Menurut perjanjian tentang batas Armenia yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Pemerintahan Dashnak, batas-batas Armenia telah ditentukan dan totalnya adalah 10.000 km yang mencakup wilayah Erivan dan Echmiadzin dengan jumlah penduduk 400.000 orang. Oleh karena itu Karabakh menjadi bagian Republik Demokrat Azerbaijan. Juni-Juli – Berlawanan dengan perjanjian damai dan hubungan bertetangga yang baik, Republik Armenia memulai agresi berskala besar terhadap Azerbaijan. Pendudukan kota Nakhchivan, penyerangan besar-besaran terhadap penduduk desa Zangeezur dan Karabakh mengakibatkan hancurnya 115 desa dan membunuh 7729 masyarakat sipil Azerbaijan. Sekitar 50.000 orang terusir dari tanah airnya; 1920 11 Januari- Pengakuan secara de-facto atas kemerdekaan Republik Azerbaijan oleh Dewan Tertinggi Persekutuan Bangsa-bangsa 27 April – Pendudukan Azerbaijan oleh Tentara Merah Soviet Rusia ke-11 28 April – Republik Demokrat Azerbaijan menghentikan eksistensinya dan pemerintahan Soviet didirikan di Azerbaijan. 1921 5 Juli – Kantor Kaukasus Komisi Pusat Partai Komunis Rusia (bolshevik) memutuskan: “Perlunya menjaga perdamaian antara Muslim dan orang Armenia, hubungan ekonomi antara dataran atas dan dataran rendah Karabakh, hubungan yang tidak bisa diganggu dengan Azerbaijan, untuk menjaga pegunungan Karabakh dalam kerangka SSR Azerbaijan dan untuk memberikan otonomi daerah yang luas.” Pada waktu yang sama dengan memberikan hak pengaturan sendiri kepada orang Armenia yang tinggal di pegunungan Karabakh. Wilayah Zangeezur yang dihuni orang Azerbaijan dan sebagian wilayah Kazakh (total 9.000 km?) diberikan kepada Armenia. Totalnya mencapai 20.000 km. Wilayah Azerbaijan telah diberikan Armenia pada masa-masa kekuasaan Soviet. 1923 7 Juli – Keputusan Komisi Eksekutif Pusat Partai Komunis Negara SSR Azerbaijan tentang “Pembentukan Daerah Otonomi di Pegunungan Karabakh dengan pusat administrasi di Khankendi”(Nama kota itu kemudian diganti menjadi Stepanakert pada bulan September 1923 setelah Stepan Shaumian, pemimpin terkenal bolshevik). Pada saat yang sama, tiga ratus ribu penduduk Azerbaijan yang mendiami perkampungan padat di Armenia ditolak meskipun telah mendapatkan otonomi budaya dari kedua pemerintahan USSR dan SSR Armenia. 1948-1953 Warga Azerbaijan yang tinggal di Armenia mengalami tekanan dan mengakibatkan deportasi terencana warga Azerbaijan dari Armenia secara besar-besaran. Menurut data resmi, lebih dari 50 ribu warga Azerbaijan dari Armenia ditampung di daerah dataran rendah Kur-Araz antara tahun 1948-1953. 1987 18 November – Pernyataan A. Aganbegian, Kanselor Kremlin, mengenai manfaat penyatuan pegunungan Karabakh dengan SSR Armenia. Pernyataan ini memainkan peranan penting dalam menyulut kebencian nasional dan menimbulkan konflik; November- Desember – Demonstrasi menyeru penggabungan daerah otonomi Nagorno-Karabakh (selanjutnyan-NKAR) milik SSR Azerbaijan dengan SSR Armenia dilaksanakan di Yerevan (Armenia);
1988 Januari – Pendeportasi besar-besaran warga Azerbaijan yang tinggal di SSR Armenia ke Azerbaijan. Dengan keputusan para penguasa, pengungsi ini ditempatkan di Baky dan Sumgayit; February – Korban pertama konflik: Dua warga sipil Azerbaijan terbunuh di Askeran (Nagorno-Karabakh). 28-29 Februari, Gangguan besar-besaran di Sumgayit terjadi. Akibatnya, 32 orang dari etnis yang berbeda terbunuh, termasuk Armenia, Azerbaijan dan Rusia. Kelompok oknum dipimpin oleh etnik Eduard Grigoria Armenia yang secara perseorangan membunuh 5 warga Armenia dan memperkosa 6 wanita Armenia;
1989 29 Juli – Jalur kereta api yang menghubungkan Azerbaijan ke Armenia ditutup karena ada penyerangan terhadap kereta di wilayah Armenia. Tindakan ini merupakan awal isolasi Republik Otonomi Nakhchivan milik Azerbaijan oleh Armenia. 1 Desember-Dewan Tertinggi SSR Armenia melanggar resolusi “tentang penyatuan kembali SSR Armenia dan NKAR”; oleh karena itu dalam pelanggaran semua norma dasar dan prinsip-prinsip hukum internasional, Armenia secara resmi mendeklarasikan tuntutannya atas integritas wilayah negara tetangga; 1990 13 Januari – Pelucutan senjata Kepolisian Baki atas perintah Kantor Interior USSR. Akibatnya pada hari berikutnya (13-16 Januari), kekacauan di Baki tidak mungkin bisa dicegah; 20 Januari – Tentara Soviet menyerbu Baki dan membunuh secara kejam ratusan penduduk lokal. Anak-anak, perempuan dan orang-orang tua menjadi korban pertama vandalisme. Statistik resmi menyatakan sekitar 150 orang terbunuh dan 700 terluka. 1991 2 September – Armenia mendeklarasikan pendirian “Republik Nagorno-Karabakh (NKR)” di wilayah Pegunungan Karabakh Republik Azerbaijan. Kelompok Bersenjata ilegal yang terdiri dari 15.000 orang dibentuk sebagai “Pasukan Pertahanan NKR”; 23 September – Pertemuan Presiden Azerbaijan dan Armenia di Zheleznovodokh (Rusia) dimediasi oleh Presiden Rusia dan Kazakhtan. Kesepakatan dicapai guna menyelesaikan konflik secara damai; Oktober-November – Meskipun perjanjian telah disepakati, tetapi pasukan bersenjata Armenia tetap melancarkan serangan besar-besaran terhadap penduduk Azerbaijan yang tinggal di wilayah Khodjavand/Martuni dan wilayah Hadrut NKAR. Sekitar 30 desa diduduki dan dihancurkan dan penduduknya diusir dari rumah mereka; 20 November – Teroris Armenia menyulut api di helikopter sipil “MI-8”, yang sedang membawa sekelompok orang elit dari Rusia dan Kazakhstan dan pemimpin senior Azerbaijan. mereka sedang berada dekat dengan desa Garakend bagian distrik Kazakhstan(NKAR). Pembunuh 22 orang merupakan akhir dari usaha pertama penyelesaian konflik Armania-Azerbaijan secara damai yang diselenggarakan di Zheleznovodsk dan mendorong meningkatnya kekerasan selanjutnya. 1992 30-31 Januari – Pertemuan kedua dewan CSCE di Prague. Azerbaijan dan Armenia menerima CSCE 25-26 Februari- Tidak lama setelah pencapaian Armenia terhadap CSCE, Angkatan bersejata negera tersebut melakukan tindakan pemusnahan terhadap penduduk sipil Khojali, kota Azerbaijan yang dulu NKAR. Dengan mendapatkan dukungan kuat resimen #366 Rusia (disebarkan di Khankendi), Pasukan Armenia secara brutal membunuh 613 orang ( diantara mereka 63 anak-anak, 106 perempuan, 70 kaum sepuh) dan merusak kota ini. 478 orang terluka (termasuk 76 anak-anak); 1275 orang disandera, 150 orang masih hilang; 28 Februari – Pertemuan ke 7 Komite Pejabat Senior OSCE di Prague. Pertemuan itu menyeru berbagai pihak untuk menegakkan genjatan senjata di wilyah Nagorno-Karabakh milikk Azerbaijan tanpa penundaan, menghormati involability internal, juga perbatasan eksternal, dan menolak semua klaim teritorial, termasuk penahanan semua bentuk propaganda permusuhan. Akhir Februari – Pemindahan 366 senapan angkatan bersenjata Rusia dari Khankendi ke Rusia dan transfer ilegal 25 tank, 87 Kendaraan Perang Infantri Berlapis Baja, 28 kendaran berlapis baja, 45 sistem mortir artileri ke separatis Armenia. 11 Maret – Deklarasi Komite Menteri Dewan Eropa yang mengungkapkan perhatiannya yang mendalam tentang laporan baru-baru ini mengenai pembunuhan serampangan dan kebiadaban, dan mengutuk kekerasan dan peperangan yang dialamatkan kepada penduduk sipil Nagorno-Karabakh yang merupakan bagian Republik Azerbaijan. 24 Maret – pertemuan tambahan pertama dewan CSCE di Helsinki. Keputusan untuk mengadakan konferensi mengenai konflik Nagorno-Karabakh atas bantuan CSCE. 7 Mei – Pertemuan Kepala Negara Azerbaijan dan Armenia di Teheran dengan mediasi Iran. Pertemuan dicurahkan untuk normalisasi situasi di Karabakh-Nagorno dan penyelesaian konflik secara damai. Para kepala negara menandatangani pengumuman resmi pada akhir pertemuan. 8 Mei – Bersamaan dengan penandatanganan pengumuman resmi di Teheran, Armenia menduduki distrik Shusha NKAR (91.7% penduduknya adalah dari Azerbaijan). Akibat pendudukan wilayah Shusha lebih dari 2000 penduduk Azerbaijan diusir dari tanah airnya. 17 Mei – Diskusi penyelesaian konflik secara damai dalam pertemuan komite Pejabat Senior CSCE di Helsinki sedang belangsung, pasukan bersenjata Armenia menduduki wilayah Lachin. Akibat dari pendudukan ini 63.341 penduduk Azerbaijan dipaksa meninggalkan rumah mereka. 19 September- Kesepakatan penghentian semua tindakan militer selama 2 bulan (dengan ketentuan perpanjangan) dicapai di Sochi (Rusia) oleh Menteri Pertahanan Azerbaijan dan Armenia. 9-12 Desember – Armenia melanggar kesepakatan yang dicapai di Sochi, dengan menduduki desa distrik Zangilan milik Azerbaijan. 1993 27 Maret -3 April – Bersamaan dengan perundingan damai di Genewa, Armenia menduduki distrik Kalbadjar, Azerbaijan. 60.698 warga Azerbaijan diusir dari tempat tinggalnya. 6 April – Presiden Dewan Keamanan PBB membuat pernyataan mengutuk pendudukan Kalbadjar; 15 April – Deklarasi Komisi Menteri-menteri Dewan Eropa tentang peningkatan konflik Nagorno-Karabakh. Komisi tersebut mengungkapkan perhatiannya yang serius terhadap meningkatnya konflik Nagorno-Karabakh dan khususnya terhadap meluasnya daerah perang ke distrik Kalbadjar di Republik Azerbaijan dan mendukung permintaan Presiden Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan semua permusuhan dan menghimbau penarikan semua pasukan yang membahayakan perdamaian dan keamanan wilayah tesebut; 25-29 April – Organisasi Konferensi Islam menyetujui sebuah resolusi yang dengan keras mengutuk serangan Armenia terhadap Azerbaijan dan pendudukan wilayah Azerbaijan. 30 April – Adopsi Resolusi #822 oleh Dewan Keamanan PBB, meminta penarikan segera semua pendudukan kekuatan dari Kalbadjar dan daerah Azerbaijan lainnya yang diduduki. 11 Juni – Pernyataan Dewan Kerjasama Atlantik Utara (NACC): “Kami mendukung secara penuh Resolusi SC PBB #822 yang harus dijalankan secara penuh dan tanpa penundaan oleh semua negara dan semua pihak. Kami menyerukan penghentian permusuhan secepatnya, penarikan semua pasukan dari Kalbadjar dan daerah Azerbaijan lainnya yang diduduki. 23 Juli – Pendudukan distrik Agdam milik Azerbaijan oleh Armenia. Segera setelah kunjungan Ketua Konferensi OSCE Minsk, Mr. M. Rafaelli, 158.000 warga Azerbaijan diusir secara paksa dari rumah mereka. 24 Juli – Pernyataan Ketua Konferensi CSCE Minsk tentang penyerangan dan perampasan kota Agdam (Azerbaijan); 29 Juli – Adopsi resolusi #853 Dewan Keamanan PBB, yang meminta “Penarikan pasukan secara langsung, menyeluruh, dan mutlak dari distrik Agdam dan daerah Republik Azerbaijan lainnya yang diduduki”. 18 Agustus – Pernyataan Presiden Dewan Keamanan PBB tentang penarikan tentara secara menyeluruh, langsung dan mutlak dari distrik Agdam dan dari daerah Republik Azerbaijan lainnya yang diduduki”. 23-26 Agustus – Dengan tidak menghiraukan peringatan-peringatan di atas, Armenia tetap melanjutkan agresinya dengan menduduki distrik Fizuli dan Jabrail milik Azerbaijan. Akibatnya, 209.985 warga sipil Azerbaijan diusir secara paksa dari tanah tempat kelahirannya; 25-26 Agustus – Armenia mengabaikan permintaan Ketua CSCE kepada presiden Armenia L. Ter-Petrosian agar tidak meneruskan pendudukan pasukan bersenjata terhadap daerah Gubadly dan Zangilan milik Azerbaijan; 31 Agustus – Pendudukan distrik Gubadly oleh tentara Armenia. Akibatnya, 31.364 warga sipil Azerbaijan terusir dari rumahnya. 14 Oktober – Adopsi Resolusi #874 Dewan Keamanan PBB yang menyerukan “Implementasi segera langkah timbal balik dan urgen yang ditetapkan dalam jadwal CSCE Minsk Grup, termasuk penarikan tentara dari wilayah yang sekarang diduduki”; 28 Oktober – 1 November – Pendudukan kota Horadiz dan distrik Zangilan. 34.924 warga sipil Azerbaijan menyelamatkan diri dan meninggalkan rumah mereka dari wilayah yang sekarang diduduki; 11 November – Adopsi Resolusi #884 Dewan Keamanan PBB yang mengutuk pendudukan distrik Zangilan dan kota Horadiz, menyerang warga sipil dan membombardir wilayah Republik Azerbaijan dan meminta penarikan unilateral pasukan pendudukan dari distrik Zangilan dan Horadiz, dan penarikan pasukan dari wilayah Republik Azerbaijan lainnya yang diduduki. 1994 10-11 Januari – Kepala Negara dan Pemerintah Dewan Kerjasama Atlantik Utara mengadopsi deklarasi dimana mereka “mengutuk penggunaan pasukan untuk memperoleh wilayah. Penghormatan terhadap integritas teritorial, kemerdekaan dan kedaulatan Armenia, Azerbaijan dan Georgia adalah penting bagi tegaknya perdamaian, stabilitas dan kerjasama di daerah tersebut…’; 15- April – Deklarasi CIS tentang penghormatan kedaulatan, integritas teritorial dan batas-batas negara-negara yang menjadi partisipan CIS. Armenia adalah satu-satunya negara CIS yang tidak mengikuti deklarasi ini; 12 Mei – Kesepakatan gencatan senjata dikukuhkan; 9-10 Juni – Pertemuan Menteri Dewan Atlantik Utara mengadopsi deklarasi yang “menyepakati bahwa implementasi gencatan senjata dan negoisasi konstruktif dengan semangat kerjasama adalah penting untuk menciptakan kondisi yang dibutuhkan bagi proses perdamaian tahap demi tahap yang kemudian akan mengarah pada solusi permanen, termasuk penurunan konflik dan penarikan pasukan dari area yang diduduki dan mengembalikan orang-orang yang terusir ke rumah mereka. Hal ini sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB…”; 5-6 Desember – Konferensi Budapes CSCE. Sebuah keputusan tentang “Penggiatan tindakan CSCE terhadap konflik Nagorno-Karabakh telah diambil. Berkaitan dengan dokumen ini, lembaga Ketua Bersama Konferensi Minsk didirikan “untuk menjalankan negoisasi yang cepat guna menyelesaikan kesepakatan politik tentang penghentian konflik bersenjata. Implementasi kesepakatan ini akan menghilangkan konsekuensi pokok konflik bagi semua partai dan membolehkan persidangan Konferensi Minsk”. Dengan demikian, Budapes Summit mengambil dua kerangka langkah hukum proses penyelesaian: 1) langkah pertama – Penghilangan konsekuensi konflik bersenjata dengan menjalankan kesepakatan, contohnya, kebebasan penuh semua teritorial yang diduduki dan menjamin kembalinya IDPs ke rumah mereka masing-masing; 2) langkah kedua – Mengadakan sidang Konferensi Minsk akhir guna menyelesaikan konflik secara menyeluruh. Budapes Summit juga mengadopsi keputusan untuk membentuk operasi penjaga perdamaian OSCE setelah penyelesaian kesepakatan politik 1995 Perundingan mengenai perluasan kesepakatan penyelesaian konflik 1996 2-3 Desember – OSCE Lisbon Summit. Pemimpin OSCE telah membuat pernyataan yang didukung oleh semua (53) negara anggota OSCE kecuali Armenia, tentang tida prinsip penyelesaian konflik antara Armenia dan Azerbaijan: 1) Integritas teritorial Republik Azerbaijan dan Republik Armenia; 2) Status hukum Nagorno-Karabakh dijelaskan dalam kesepakatan berdasarkan penentuan sendiri yang memberikan Nagorno-Karabakh derajat tertinggi untuk mengatur pemerintahan sendiri dalam negara Azerbaijan; 3) Jaminan keamanan bagi Nagorno-Karabakh dan semua masyarakatnya, termasuk kewajiban bersama untuk memastikan kerelaan semua partai atas ketentuan penyelesaian; 1997 Januari – Lembaga “tripel” ketua bersama konferensi Minsk OSC (Rusia, USA dan Prancis) diperkenalkan; 2 April – Laporan kepala komisi pertahanan negara Duma, Mr. Lev Rokhlin mengenai pengangkutan ilegal senjata Rusia ke Armenia senilai satu miliar US$. Kemudian, Mr. Lev Rokhlin terbunuh tanpa diketahui keadaannya. 22 April – Majelis Parlemen Dewan Eropa mengadopsi resolusi (1119) tentang konflik di Transkaukasus, dimana resolusi tersebut menekankan penyelesaian konflik di wilayah tersebut harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam Keputusan final Helsinki tahun 1975 dan Piagam Paris tahun 1990: i. Batas-batas yang tidak dapat diganggu gugat ii. Jaminan keamanan bagi semua rakyat, khususnya di daerah konsentrasi pasukan perdamaian multi-nasional iii. Status otonomi yang luas bagi Abkhazia dan Nagorno-Karabakh akan dirundingkan oleh semua partai-partai yang terlibat iv. Hak pengembalian pengungsi dan orang terusir serta penggabungan merekakembali yang menghormati hak-hak asasi manusia. 1 Juni- Kepala Bersama memperkenalkan sebuah “rencana paket” bagi penyelesaian konflik. Ide dasar dibalik proposal itu adalah agar bisa bekerja dalam perundingan yang sejajar pada dua inti isu konfrontasi: penarikan pasukan bersenjata dari daerah yang diduduki dan perluasan status Nagorno-Karabakh. Tidak seperti Armenia, yang menolak rencana ini, Azerbaijan menerima proposal ini dengan beberapa ketentuan; 19 September – Kepala Bersama memperkenalkan “step-by-step” (tahapan) rencana penyelesaian. Rencana ini berisi dua tingkat penyelesaian konflik menurut skema berikut ini: Pertama-penarikan pasukan bersenjata yang sedang menduduki dari enam distrik diluar bekas NKAO (kecuali distrik Lachin), pengembalian penduduk sipil dan perbaikan hubungan komunikasi utama di area konflik; Kedua – Penentuan status Nagorno-Karabakh, Lachin dan Shusha; 10 Oktober – Pernyataan Bersama Presiden Azerbaijan dan Armenia di Strasbourg mengenai dukungan rencana bagi penyelesaian konflik dengan “step-by-step”; L.Ter-Petrosian melihat pentingnya resolusi “step-by-step” dalam artikelnya “Perang dan Perdamaian”. Kemudian dia harus pensiun dengan paksa dari lingkungan militer-politik. Perdana Menteri R. Kocharyan (penduduk daerah Pegunungan Karabakh Azerbaijan dan pemimpin separatis sampai penunjukan ini) menjadi Presiden negara sementara. Tidak lama setelah kemenangannya pada pemilihan presiden, posisi Armenia pada penyelesaian konflik menjadi lebih kuat. Antara 1997-2002 – tidak ada pertemuan Group Minsk OSCE yang dihadiri secara penuh. 1998 April-Mei – Armenia secara resmi mendeklarasikan penggabungan atas persetujuan mantan presiden Republik Armenia terhadap penyelesaian “step-by-step”. 9 November – Ketua Bersama mengemukakan rencana baru bagi penyelesaian yang disebut “Negara Bersama”. Pihak Azerbaijan menolak proposal ini karena ketidakcocokannya dengan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum internasional, juga dengan legislasi nasional. Azerbaijan menegaskan kesiapannya untuk memulai kembali negosiasi dalam kerangka OSCE Minsk Group, dengan mendasarkan pada proposal terdahulu dari Kepala Bersama yaitu rencana penyelesaian “step-by-step”; 1999-2002 Pembicaraan secara langsung presiden Azerbaijan dan Armenia. Sampai sekarang, keduanya telah bertemu lebih dari 20 kali. Sejauh ini tidak ada hasil yang telah dicapai 2002 8 Maret – dalam rangka mencari proses perdamaian lebih lanjut, Kepala Bersama menyarankan untuk menunjuk wakil khusus presiden Azerbaijan dan Armenia untuk negosisasi konflik. Wakil khusus tersebut bertemu tiga kali selama setahun, dua kali di Praha – di bulan Mei dan Juli dan sekali di Wina – di bulan November; 12 Juli - Dalam dokumen akhir Komisi Kerjasama EU-Azerbaijan, EU menegaskan kembali dukungannya terhadap integritas teritorial Azerbaijan demi solusi konflik yang damai; 2 Agustus – EU mengutuk pelaksanaan “pemilihan presiden” di daerah Nagorno-Karabakh Republik Azerbaijan. 2003 23 Januari – Kantor Perluasan Dewan Komite Menteri-menteri Eropa menyelenggarakan sidang khusus di Strasburg mengenai pemenuhan kewajiban yang dijalankan Azerbaijan dan Armenia untuk menyelesaikan konflik Armenia-Azerbaijan dengan damai; 30 Januari – Sekretaris Jenderal Dewan Eropa menyatakan penyesalannya pada deklarasi belakangan in tentang “Ketidakrukunan Etnis antara Armenia dan Azerbaijan”, yang dibuat oleh Presiden Armenia, Kocharian. “Mengingat kembali lembaran hitam sejarah Eropa tidak akan menjadi strategi pemilihan yang baik”, dijadikan referensi Walter Schwimmer pada pemilihan presiden mendatang di Armenia yang direncanakan pada 19 Februari. 19 Februari-5 Maret Pemilihan presiden di Armenia Putaran pertama-putaran kedua R. Kocharyan terpilih menjadi presiden Republik Armenia untuk kedua kalinya. Pengamat OSCE/ODHIR, Majelis Parlemen CE melaporkan bahwa pemilihan dilaksanakan dengan sangat tidak teratur. 19 Juni - Pemerintahan Koalisi Armenia mengajukan rencana tindakan untuk 4 tahun mendatang kepada parlemen. Bagian “Pertahanan dan Keamanan” menyatakan bahwa, “sebagaimana ditahun-tahun yang lalu, pemerintah menjaga resolusi Nagorno-Karabakh dalam proses perundingan damai, menekankan pengakuan internasional mengenai hak masyarakat “Artsakh” (Nagorno-Karabakh) atas ketetapan hatinya dan jaminan keamanan masyarakat “Republik Nagorno-Karabakh”. Kemungkinan subordinasi “Republik Nagorno-Karabakh” terhadap Azerbaijan dikesampingkan.” Selama presentasi program, Perdana Menteri Armenia A. Markaryan, berbicara tentang konflik Armenia-Azerbaijan, dia berkata: “Karabakh harus tidak menjadi bagian Azerbaijan, harus memiliki batas bersama dengan Armenia dan bahwa kebulatan tekad warga Karabakh Armenia haruslah diakui oleh dunia”. 19 Agustus – Selama monitoring yang dilaksanakan oleh Kantor Wakil Pribadi Ketua OSCE di perbatasan Azerbaijan- Armenia di daerah Tovuz milik Azerbaijan, pihak Armenia kembali melanggar genjatan senjata, akibatnya proses monitoring langsung dihentikan. Sayangnya, Wakil Pribadi ketua OSCE di Andrzej Kasprczyk menolak menyebutkan fakta ini dalam laporannya. September-Ketua Bersama OSCE Minsk Group dari Rusia N. Gribkov diganti oleh Y. Merzlyakov. Selama kunjungannya ke wilayah tersebut dia melaksanakan serangkaian pertemuan dengan pejabat Azerbaijan pada 3 hingga 5 September. 15 Oktober – Pemilihan presiden di Azerbaijan Ilham Aliyev terpilih menjadi presiden Republik Azerbaijan untuk pertama kalinya. 11 Desember – Petemuan pertama Presiden Azerbaijan Mr. I. Aliyev dengan lawannya dari Armenia di Genewa. 2004 16 April – Pertemuan Menteri Luar negeri Armenia dan Azerbaijan dengan keikutsertaan Ketua Bersama OSCE Minsk Group di Prague. 28-30 April – Pertemuan Presiden Azerbaijan dan Armenia di Warsawa 12-13 Mei – Pertemuan Menteri Luar Negeri Azerbaijan dan Armenia dengan keikutsertaan Ketua Bersama OSCE Minsk Group di Strasbourg. 21 Juni – Pertemuan Menteri Luar Negeri Azerbaijan dan Armenia dengan keikutsertaan Ketua Bersama OSCE Minsk Group di Praha. 28/29 Juni – Pertemuan Menteri Luar Negeri Azerbaijan dan Armenia dengan kehadiran menteri luar negeri Turki Mr. Abdullah Gul di Istambul 3-12 Agustus –Pelatihan Staf Komando yang dipimpin oleh pasukan bersenjata di teritorial Republik Azerbaijan yang diduduki Pernyataan Menteri Luar Negeri Azerbaijan manarik perhatian komunitas internasional atas fakta bahwa pelatihan tersebut adalah bukti nyata yang lain agresi Republik Armenia terhadap Republik Azerbaijan dan pendudukan Armenia terhadap teritorial Azerbaijan. 8 Agustus – Pemilihan “Badan Pemerintahan sendiri lokal” dilaksanakan oleh otoritas separatis Armenia di teritorial Azerbaijan yang diduduki. Dalam pernyataan Menteri Luar Negeri Azerbaijan dinyatakan bahwa “pemilihan” tersebut dianggap tidak memiliki legitimasi perdamaian apapun karena sangat bertentangan dengan norma-norma hukum internasional, juga bertentangan dengan legislasi nasional Republik Azerbaijan. Hal ini dikarenakan pemilihan tersebut berada dalam kondisi agresi yang terus berlanjut, pendudukan dan pengusiran paksa sepertiga penduduk pribumi Nagorno-Karabakh asal negara Azerbaijan. 30 Agustus – Pertemuan Menteri Luar Negeri Azerbaijan dan Armenia dengan partisipasi Ketua Bersama OSCE Minsk Groupdi Prague. 15 September – Pertemuan Presiden Armenia dan Azerbaijan dalam CIS Summit di Astana. Presiden Armenia Robert Kocharian meminta penundaan Pertemuan Menteri Luar Negeri Armenia dan Azerbaijan di Prague (25 Oktober 2004 ) guna menganalisis dan mendalami hasil-hasil kempat pertemuan FMs yang lalu. 14 Oktober – Azerbaijan meminta pencantuman item tambahan dalam agenda pertemuan ke-59 Majlis Jenderal PBB, yang berjudul “Situasi di teritorial Azerbaijan yang diduduki”. 29 Oktober- Keputusan tentang rekomendasi Komisi Umum PBB, Sidang Umum PBB memutuskan untuk mencantumkan item tambahan pada agendanya yang berjudul “Situasi di teritorial Azerbaijan yang diduduki”. Keputusan itu diambil dengan suara 43 menerima dan 1 menolak (Armenia) dan 99 Abstain. 19 November – Pertemuan Menteri Luar Negeri Armenia dan Azerbaijan di Berlin 23 November – Item tambahan #163 “Situasi wilayah Azerbaijan yang diduduki” diperdebatkan dalam pertemuan ke 59 Sidang Umum PBB. Menteri Luar Negeri Azerbaijan memberikan pidato mengenai isi item tambahan dan aktivitas ilegal yang dilakukan Atmenia di dalam teritorial Azerbaijan yang diduduki. 5 Desember – Pertemuan Menteri Luar Negeri Azerbaijan dan Armenia dengan partisipasi Ketua Bersama OSCE Minsk Group di Sofia. 6-7 Desember – Pertemuan Dewan Menteri OSCE ke-12 di Sofia. Adopsi pernyataan Dewan Menteri tentang konflik Nagorno-Karabakh, yang “menghargai perkembangan yang telah tercapai dalam penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh tahun 2004, khususnya, ketiga pertemuan Presiden Azerbaijan dan Armenia atas bantuan Ketua Bersama OSCE Minsk Group dan menyambut pembentukan “Proses Prague”. Melalui proses tersebut, empat pertemuan antara kedua menteri luar negeri tersebut memperbolehkan pengujian kembali secara metodis semua parameter penyelesaian berikutnya”. 9 Desember – Pertemuan menteri Luar Negeri Azerbaijan dan Armenia di Brussel dalam kerangka kerja Menteri NATO EAPC. 2005 11 Januari – Pertemuan Menteri Luar Negeri Azerbaijan dan Armenia dengan partisipasi Ketua Bersama OSCE Minsk Group di Prague. 25 Januari – Majelis Parlemen Dewan Eropa (PACE) mengadopsi resolusi 1416. Resolusi tersebut menegaskan kembali “bahwa kemerdekaan dan pemisahan wilayah dari negara hanya boleh dicapai melalui proses hukum dan dengan damai berdasarkan dukungan demokrasi penduduk wilayah tersebut dan tidak dengan menggunakan senjata yang mengakibatkan pengusiran etnik dan pencaplokan secara de facto wilayah negara lain.” Majelis mempersilahkan Armenia dan Azerbaijan untuk menggunakan proses OSCE Minsk dan secara aktif menyerahkan masing-masing proposal penyelesaian perdamaian konflik kepada Minsk Group. David Atkinson, pelopor khusus Nagorno-Karabakh, pengarang resolusi dan rekomendasi, ketika menanggapi pertanyaan koresponden BBC tentang prinsip-prinsip integritas teritorial vs prinsip- kehendak pribadi dalam resolusi konflik, menyatakan bahwa prinsip kehendak pribadi bisa diterapkan dalam kasus Nagorno-Karabakh, karena Azerbaijan mempertahankan integritas teritorialnya dan ini diakui oleh komunitas internasional. 30 Januari – 5 Februari – Kunjungan oleh “Pencari fakta OSCE Minsk Group di dalam wilayah Azerbaijan yang diduduki” yaitu: Aghdam, Jabrayil, Fizuli, Zangilan, Gubadly, Kalbajar dan Lachin. Februari – OSCE mengutus Pencari Fakta untuk menyelidiki penyelesaian ilegal yang dilakukan Armenia di dalam wilayah Azerbaijan yang diduduki. 2 Maret – Pertemuan menteri Luar negeri Azerbaijan dengan Ketua Bersama OSCE Minsk Group di Prague. Ketua Bersama OSCE Minsk Group secara resmi mempresentasikan laporan Pencari Fakta OSCE Minsk Group (FFM). Dalam statemen bersama Ketua Bersama menyebutkan bahwa ”tim pencari fakta menemukan bukti adanya pengungsi di wilayah yang sedang diperiksa” dan merekomendasikan “bahwa penyelesaian apapun pada wilayah Azerbaijan yang diduduki akan mengecilkan hati”. Mereka menghimbau “Partai-partai harus meningkatkan negosiasi menuju penyelesaian politik agar membahas masalah penduduk dan untuk menghindarkan perubahan struktur demografi wilayah, yang akan membuat usaha selanjutnya lebih sulit lagi untuk mencapai penyelesaian yang disepakati”. Dalam komentarnya, Menteri Luar Negeri Azerbaijan Elmar Mammedyarov menganggap laporan FFM secara umum adalah objektif. FFM mengatakan bahwa kira-kira ada 16000 penghuni di wilayah Azerbaijan yang diduduki selain Nagorno-Karabakh. “Jelas bahwa semakin lama mereka tetap berada di wilayah yang diduduki, semakin berakar dan semakin mereka cinta terhadap tempat tinggal yang sekarang. Situasi yang berkelanjutan ini akan semakin merumitkan proses perdamaian” kata Ketua Bersama dalam pernyataannya. 15 April – Kelanjutan “Proses Prague” di London. Menteri Luar Negeri Azerbaijan dan Armenia bertemu secara terpisah dengan Ketua Bersama OSCE Minsk Group untuk membahas lebih lanjut usaha pemecahan konflik. Mediator – Rusia dan US mengumumkan bahwa proses perdamaian telah masuk pada “titik sensitif”, dimana langkah pertama menuju kesepakatan bisa tercapai dalam kerangka kerja diskusi kedua belah pihak.” 27 April – Pertemuan Menteri Luar Negeri Azerbaijan dengan Ketua Bersama OSCE Minsk Group di Frankfurt. Pada permulaan konferensi Dewan Eropa di Warsaw, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan Presiden Armenia Robert Kocharyan bertemu di Istana Belvedere dengan dihadiri Ketua Bersama OSCE Minsk Group, dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan dari Prancis Michel Barnier. Menteri Luar Negeri Azerbaijan Elmar Mammadyarov memberi laporan singkat kepada para wartawan tentang pertemuan 3 jam. “Meskipun perkembangan tertentu telah tercapai, tapi masih diperlukan pembahasan lebih lanjut,” katanya. Ia juga menambahkan bahwa setelah pertemuan, presiden telah menunjuk Menteri Luar Negeri Azerbaijan dan Armenia untuk melanjutkan perundingan beberapa isu penting selain yang telah telah disepakati di Prague. Menurutnya, Ketua Bersama juga akan melanjutkan aktivitasnya. “Secara umum, tidak ada format pembicaraan tertentu tetapi hasilnya penting bagi Azerbaijan. Dengan kata lain, integritas teritorial Azerbaijan haruslah dikembalikan”, kata menteri. 17 Juni – Pertemuan Menteri Luar Negeri Azerbaijan dan Armenia dengan partisipasi Ketua Bersama OSCE Minsk Group di Paris 19 Juni – “Pemilihan Parlemen” diselenggarakan oleh otoritas separatis Armenia di wilayah Azerbaijan yang diduduki. Dalam pernyataannya, Menteri Luar Negeri Azerbaijan melihat bahwa pemilihan tersebut dianggap tidak memiliki legitimasi apapun karena sangat bertentangan dengan norma-norma hukum internasional, juga dengan legislasi nasional Republik Azerbaijan. Hal ini karena pemilihan tersebut diselenggarakan dalam kondisi peperangan yang bekelanjutan, pendudukan dan pembersihan etnik. Ia mengatakan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh pihak Armenia tidak sesuai dengan semangat negoisasi. Khususnya ketika ada harapan kemajuan dan selanjutnya perdamaian tidak bisa diraih tanpa normalisasi kehidupan yang damai dan kerjasama komunitas Azerbaijan dan Armenia yang tinggal di daerah Nagorno-Karabakh milik Republik Azerbaijan. 5 Juli – Majelis Parlemen OSCE mempertimbangkan laporan konflik Azerbaijan-Armenia pada pertemuan yang akan dilaksanakan di Washington. Laporan dipersiapkan oleh duta khusus Majelis untuk konflik Goran Lennmarker dari Swedia. Dalam komentarnya Mr. Lennmarker menekankan bahwa “konflik tidak membeku. Beberapa orang terbunuh setiap tahunnya sepanjang jalannya kontrak.” Dia menambahkan: “Tidak ada pilihan solusi yang damai- meskipun diperlukan adanya pemecahan konflik untuk mengakhiri penderitaan personal, ekonomi, dan sosial pada kedua belah pihak yang diakibatkan oleh konflik”. Mr. Lennmarker menyarankan agar mendasarkan sebuah solusi pengalaman dari Eropa, dimana demokrasi dan integrasi merupakan komponen fundamental dalam menjaga perdamaian yang abadi. Laporan tersebut menguraikan perlunya penghentian pendudukan, pengembalian pengungsi dan IDPs juga demokrasi dan hak-hak minoritas. Diplomat Swedia merekomendasikan solusi otonomi dengan menunjuk pulau Aland sebagai contohnya. 10-12 Juli – Ketua Bersama OSCE Group (Duta besar dari Amerika Steven Mann, YuriyMerziyakov dari Rusia dan Bernard Fassier dari Prancis) mengunjungi Azerbaijan dan Armenia. Di Azerbaijan mereka bertemu Presiden Ilham Aliyev dan Menteri Luar Negeri Elmar Mammadyarov, juga bertemu dengan Nizami Bakhmanov, Ketua Komunitas Azerbaijan yang diusir dari wilayah Nagorno-Karabakh Azerbaijan. Ketua Bersama mengatakan kepada para wartawan pada konferensi Pers pada 12 Juli bahwa mereka membahas menganai prinsip-prinsip dengan presiden dan para menteri, yang dapat menjadi dasar bagi perjanjian damai selanjutnya. Para mediator menjelaskan bahwa banyak hal akan tergantung pada keinginan politik kepemimpinan kedua belah pihak dan tergantung pula pada keinginan rakyat. Pada pertemuan Ketua Bersama membahas, diantara isu lainnya, inisiatif Azerbaijan untuk membuka jaringan jalan Agdam-Khankendi-Shusha-Lachin-Goris-Nakhichevan yang akan membuka komunikasi dari Azerbaijan ke Armenia dan Nakhichevan sebagai kantong Azerbaijan juga Turki. Nizami Bakhmanov merespon positif terhadap ide pembukaan dialog antara komunitas Azerbaijan dan Armenia yang mendiami Nagorno-Karabakh milik Azerbaijan. Wakil Menteri Luar Negeri Azerbaijan Araz Azimov mengatakan pertemuan Ketua Bersama di Baku sebagai negosiasi yang “efektif dan berhasil.” Tapi dia mengatakan bahwa “perundingannya lebih sulit dan rumit.” “Saya tidak bisa mengatakan bahwa kesepakatan telah tercapai. Dalam semua pertemuan Azerbaijan telah menunjukkan posisi yang konstruktif. Armenia juga seharusnya mengambil posisi konstruktif, kalau tidak semua kesempatan akan hilang,” kata Azimov. Azimov menambahkan bahwa Armenia berusaha membawa “elemen baru,” yang bukan menjadi bahan perundingan. “Ada kesempatan besar untuk meraih perdamaian sekarang dan pihak oposisi bisa menghilangkannya. Saya mendorong Armenia untuk menggunakan kesempatan ini,” kata Azimov. “Daerah Azerbaijan yang diduduki harus dikembalikan. Armenia harus tidak mengklaim wilayah Azerbaijan atas dalih koridor (yang menghubungkan Armenia dengan daerah Nagorno-Karabakh milik Azerbaijan). Armenia dapat menggunakan jalan melewati koridor Lachin. Tetapi kota Lachin tidak bisa menjadi daerah pendudukan Armenia.” “Pembukaan jalan Agdam-Khankendi-Shusha-Lachin-Goris-Nakhichevan akan membantu memperbaiki hubungan dan memulihkan kerjasama dan kepercayaan antara rakyat”, ujar Azimov. Dia juga menekankan bahwa status wilayah Nagorno-Karabakh dapat diputuskan hanya melalui usaha bersama komunitas Azerbaijan dan Armenia yang tinggal di Nagorno-Karabakh.” Sekarang ini, sebagian orang Armenia yang tinggal di Nagorno-Karabakh adalah mereka yang berasal dari luar Armenia. Penduduk lokal Armenia adalah warga Azerbaijan dan warga Azerbaijan harus menentukan status mereka sendiri. Untuk tujuan ini penduduk Azerbaijan harus kembali ke wilayah yang dibebaskan dan hubungan ekonomi dan saling percaya harus dipulihkan,” kata Azimov. 12 Agustus – dalam pidatonya kepada para pemilih, Komisi Pemilihan Pusat Republik Azerbaijan memberitahukan permulaan berfungsinya Konstituen Khankendi No. 122 dan menyeru semua penduduk Azerbaijan yang berasal dari Armenia yang tinggal di Khankendi, Shusha, Khojali, Khojavend dan Nagorno-Karabakh Republik Azerbaijan, bersama dengan kaum sebangsanya untuk menggunakan hak suaranya dalam Konsituen Khankendi No. 122 dan Konstituen Shusha-Fuzuli-Khojali-Khojavend No. 124. 24 Agustus – Pertemuan Menteri Luar Negeri Azerbaijan dan Armenia dengan partisipasi Ketua Bersama OSCE Minsk Group di Moskwa. 26-27 Agustus – Pertemuan Presiden Azerbaijan dan Armenia dalam CIS Summit di Kazan. 12 September – Item yang berjudul “Situasi di dalam wilayah Azerbaijan yang diduduki” dimasukkan dalam agenda pertemuan Sidang Umum PBB ke-60. Pada hari yang sama Majelis Parlemen Dewan Eropa menyelenggarakan pembahasan mengenai konflik Azerbaijan-Armenia di Paris. PACE memutuskan untuk mengikuti proses penghormatan oleh kedua belah pihak mengenai keputusan yang dikandung dalam resolusi penyelesaian konflik PACE Januari 2005. 14 September- organisasi internasional – International Crisis Group (ICG) yang bekerja untuk mencegah konflik di seluruh dunia telah mengeluarkan laporan mengenai konflik Armenia-Azerbaijan. Wakil presiden ICG Alain Deletroz mengatakan pada konferensi berita di Baku bahwa Armenia seharusnya tidak memaksakan ketetapan status Nagorno-Karabakh milik Azerbaijan, karena perselisihan atas isu ini dianggap telah memperlambat resolusi konflik. “Armenia harus menarik diri dari 7 distrik Azerbaijan yang diduduki, para pengungsi harus dikembalikan ke rumah mereka, kepercayaan harus dipulihkan antara kedua belah pihak, dan terakhir, status Karabakh ditentukan.” Deletroiz mengatakan bahwa aktivitas tersebut harus dijalankan sebelum penentuan status yang akan membutuhkan waktu paling tidak 15-20 tahun. Deletroiz mengatakan bahwa sama seperti organisasi internasional lainnya, ICG menganggap bahwa Nagorno-Karabakh adalah bagian dari Azerbaijan. “Ini merupakan aspek hukum tentang isu ini dan tidak ada masalah dengannya. Masalahnya adalah bahwa Nagorno-Karabakh secara de-facto berada pada tangan Armenia.” Direktur Proyek ICG untuk Kaukasus Selatan Frasier mengatakan bahwa organisasinya menyambut pembukaan lagi aktivitas Konstituensi Khankandi di Nagorno-Karabakh, yang akan memperbolehkan etnik Armenia yang tinggal di Azerbaijan untuk memberikan suaranya pada pemilihan parlemen bulan November di Azerbaijan. 5 Desember – Pertemuan para menteri Azerbaijan dan Armenia dengan partisipasi Ketua Bersama OSC Minsk Group di Ljubljana dalam kerangka Pertemuan Dewan Menteri OSCE. 5-6 Desember – Pertemuan Dewan Menteri OSCE ke 13 di Ljubljana. Adopsi pernyataan Dewan Menteri tentang konflik yang diuraikan oleh OSCE Minsk Group, yang “menandai kepuasan perkembangan dalam perundingan Nagorno-Karabakh melalui “Proses Prague” tahun 2005, dan khususnya kedua pertemuan presiden Azerbaijan dan Armenia di Warsawa dan Kazan atas bantuan Ketua Bersama OSCE Minsk Group, dan mendorong presiden Azerbaijan dan Armenia untuk menggunakan kesempatan yang menjanjikan dalam rangka mencapai hasil yang signifikan pada tahun mendatang untuk menyelesaikan konflik dalam kerangka kerja proses OSCE Minsk.” 16 Desember – Kunjungan Ketua Bersama OSCE Minsk Group ke Azerbaijan. 16-20 Desember – Perjalanan Kelompok Pemantau Perencanaan Tingkat Tinggi (HLPG) OSCE ke Azerbaijan 2006 18-19 Januari – Pertemuan Menteri Luar Negeri Azerbaijan dan Armenia dengan partisipasi Ketua Bersama OSCE Minsk Group di London 20-27 Januari – Perjalanan Kelompok Pemantau Perencanaan Tingkat Tinggi (HLPG) OSCE ke Azerbaijan 1 Februari – Kunjungan Ketua Bersama OSCE Minsk Group ke Azerbaijan 10-11 Februari – Pertemuan Presiden Azerbaijan dan Armenia di Rambouillet Chateau Selatan Paris dengan partisipasi Ketua Bersama OSCE Minsk Group. 13 Maret – Pertemuan Menteri Luar Negeri Azerbaijan dengan Ketua Bersama OSCE Minsk Group Steven Mann di Baku 20 April – Kunjungan Ketua Bersama OSCE Minsk Group Amerika ke Baku 21 April – Pertemuan Menteri Luar Negeri Azerbaijan dan Armenia di Moskwa 7 September - Sidang Umum PBB mengesahkan Resolusi 60/285 yang bertajuk “Situasi di Wilayah Pendudukan di Azerbaijan” sebagaimana yang diusulkan oleh Azerbaijan terkait dengan peristiwa-peristiwa kebakaran massal yang terjadi di wilayah-wilayah pendudukan .
2007-2009 Selama tahun 2007-2009, Presiden Azerbaijan dan Presiden Armenia serta Menteri Luar Negeri masing-masing melaksanakan serangkaian pertemuan.
2008 14 Maret - Sidang Umum dalam sidangnya yang ke enam puluh dua mengesahkan Resolusi 62/243 tentang situasi di Wilayah Pendudukan di Azerbaijan. Sidang Umum menegaskan kembali dukungannya yang kuat dan berkesinambungan untuk kedaulatan dan integritas wilayah Republik Azerbaijan dalam batas-batas yang diakui secara internasional, yang menuntut dilakukannya penarikan mundur semua kekuatan Armenia secara segera, menyeluruh dan tanpa syarat dari semua wilayah pendudukan di Republik Azerbaijan.
2 November - Presiden Azerbaijan, Armenia, dan Federasi Rusia menandatangani sebuah deklarasi bersama di Moskow untuk mengimbau “penyelesaian politik atas konflik Nagorno-Karabakh, berdasarkan prinsip-prinsip dan norma-norma hokum internasional serta keputusan-keputusan dan dokumen-dokumen yang telah disahkan dalam kerangka ini”.
2009 8 September - Mantan Dubes AS untuk Kroasia, Robert Bradtke ditunjuk sebagai ketua bersama OSCE Minsk Group yang baru dari Amerika.
6 Oktober - Perwakilan Tetap Azerbaijan di PBB pada tanggal mengedarkan laporan berjudul “Agresi Bersenjata Republik Armenia terhadap Republik Azerbaijan” sebagai sebuah dokumen Sidang Umum (A/64/475-s/2009/508)
2010 20 Apil - Mantan Dubes Rusia untuk Mozambique, Igor Popov ditunjuk sebagai ketua bersama OSCE Minsk Group yang baru dari Rusia. |